Peserta berasal dari sejumlah jabatan kerja, di antaranya pelaksana lapangan pekerjaan gedung, personel keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pelaksana pemeliharaan jalan, pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pelaksana konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), teknisi laboratorium beton, pengawas struktur bangunan gedung hingga supervisor pengawas gedung bertingkat.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) Jawa Timur, Perkumpulan Konsultan Indonesia (PERKONINDO) Jawa Timur serta asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kerja Konstruksi Nasional dan LSP Kompetensi Konstruksi Mandiri.

Materi yang diberikan meliputi penerapan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), komunikasi dan koordinasi proyek, penyusunan program pengawasan, evaluasi pekerjaan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga penyusunan laporan pekerjaan sesuai standar kompetensi nasional.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda DPUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi kebutuhan penting seiring semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar akan mampu menghasilkan pekerjaan konstruksi yang lebih berkualitas, aman dan efisien.

"Pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan metode kerja konstruksi modern," katanya.

Cahyo menjelaskan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Ia menegaskan program tersebut disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menjawab kebutuhan dunia konstruksi, khususnya dalam memenuhi tuntutan mutu pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan serta efisiensi biaya proyek.

"Pelatihan dan sertifikasi ini dirancang berbasis SKKNI agar mampu menjawab kesenjangan kompetensi di lapangan sekaligus meningkatkan profesionalisme tenaga kerja konstruksi," jelasnya.

DPUPR Kabupaten Probolinggo berharap seluruh peserta dapat lulus uji sertifikasi dan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai bidang masing-masing. Keberadaan tenaga konstruksi bersertifikat dinilai akan memperkuat daya saing SDM daerah sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo

Upaya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi tersebut merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan mampu memenuhi standar pekerjaan konstruksi yang semakin berkembang. Sertifikasi kompetensi tidak hanya menjadi bukti pengakuan atas kemampuan tenaga kerja, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman sesuai dengan bidang keahliannya.

Melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi, DPUPR Kabupaten Probolinggo terus mendorong para tenaga konstruksi agar tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif semata. Lebih dari itu, tenaga konstruksi diharapkan mampu memahami standar teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan peralatan, pengendalian mutu, hingga penerapan metode kerja yang efektif dan efisien di lapangan.

Peningkatan kualitas tenaga konstruksi juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam menjaga mutu pembangunan infrastruktur. Tenaga kerja yang kompeten diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat mutu, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan demikian, hasil pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang optimal dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik bagi masyarakat.

Di sisi lain, sertifikasi kompetensi dapat memberikan nilai tambah bagi tenaga kerja konstruksi dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif. Tenaga yang memiliki kompetensi terukur dan diakui secara resmi akan memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam berbagai pekerjaan konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya.

DPUPR Kabupaten Probolinggo juga diharapkan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sertifikasi, asosiasi jasa konstruksi, pelaku usaha, serta para tenaga kerja konstruksi. Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan ekosistem pembinaan tenaga konstruksi yang berkelanjutan, sehingga peningkatan kompetensi tidak berhenti pada kegiatan sertifikasi, tetapi dapat dilanjutkan melalui pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas secara berkala.

Dengan semakin banyaknya tenaga konstruksi yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya, diharapkan kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo semakin meningkat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, berdaya guna, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sertifikasi kompetensi pada akhirnya bukan sekadar dokumen atau persyaratan kerja, melainkan bentuk pengakuan terhadap profesionalisme tenaga konstruksi. Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia konstruksi perlu terus dilakukan secara konsisten sebagai investasi jangka panjang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten Probolinggo yang berkualitas dan berkelanjutan.