DASAR HUKUM

1. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 
5. Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 
6. Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2029; 
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Kraksaan Tahun 2022-2024; 
9. Peraturan Bupati Probolinggo No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Paiton Tahun 2022 – 2042; 
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo; 
11. Peraturan Bupati Probolinggo No. 83 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan Tahun 2022 – 2042. 

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan; 
2. NIB, Pernyataan Mandiri Lingkungan, Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Tata Ruang; 
3. FC KTP; 
4. FC KK; 
5. FC Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah; 
6. Surat Pernyataan Bersama Pemakaian Lahan/ akte sewa (apabila bukti kepemilikan tanah bukan atasnama pemohon); 
7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / Akte Perubahan Terakhir (Untuk Badan Usaha); 
8. Site Plan / Lay Out Plan / Master Plan / Gambar Denah. 

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang melalui Loket Dinas PUPR Kab. Probolinggo yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) atau langsung ke kantor Dinas PUPR Kab. Probolinggo; 
2. Petugas pelayanan pada Dinas PUPR Kab. Probolinggo (JF Penata Ruang Pertama) meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka di catat pada buku register Permohonan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Tata ruang, jika belum lengkap di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 
3. Kepala Bidang akan mendelegasikan kegiatan Survey Lokasi kepada JF Penata Ruang Pertama; 
4. JF Penata Ruang Pertama melakukan peninjauan lapangan atau lokasi yang di mohon; 
5. JF Penata Ruang Pertama Menyusun dan menganalisa berita acara hasil survey lokasi dan menyerahkan kepada JF Penata Ruang Muda; 
6. JF Penata Ruang Muda Menyusun dan Membuat dokumen Informasi Pemanfaatan Tata Ruang yang akan ditanda tangani oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas; 
7. Dokumen Informasi Pemanfaatan Tata Ruang di serahkan kepada pemohon dan di catat di buku register penerbitan dokumen Informasi Pemanfaatan Tata Ruang. 

JANGKA WAKTU PELAYANAN 

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan terverifikasi 

BIAYA PELAYANAN 

Tidak dipungut biaya / Gratis 

PRODUK LAYANAN 

        Informasi Pemanfaatan Tata Ruang

PENANGANAN PENGADUAN 

1. SP4N - LAPOR; 
2. Kotak Saran dan Pengaduan; 
3. Ruang Layanan Pengaduan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Raya panglima Sudirman No.45 Kraksaan Probolinggo;
4. Halo Sae (0821 3100 1001); 
5. Telp: 0335 – 841202; 
6. Website : https://pupr.probolinggokab.go.id