DASAR HUKUM

1. Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
2. Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milk Negara / Daerah; 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 / PRT / M / 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; 
5. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah (PP n) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air; 
8. Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 600 /63 / 426.32 / 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 600 / 346 / 426.32 / 2021 tentang Penetapan Jaringan dan Aset Tanah Irigasi Kabupaten Probolinggo; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor  1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

PERSYARATAN

1. Surat permohonan rekomendasi teknis pemakaian tanah pengairan kepada Kepala Dinas; (File Dapat Di Unduh Di Sini)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
4. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/Akta Jual Beli (jika ada); 
5. Surat Keterangan Tidak Keberatan Penggunaan Atas Tanah dari Pemilik ke Pemohon bermaterai Rp. 10.000,- (Jika Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/Akta Jual Beli bukan atas nama Pemohon); 
6. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / Akte Perubahan Terakhir (Untuk Badan Usaha);
7. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB; 
8. Surat pernyataan bersedia membayar retribusi; 
9. Foto dokumentasi lokasi permohonan dilengkapi dengan titik koordinat; 
10. Gambar rencana jembatan. 

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan izin Pembangunan Jembatan / Akses Keluar dan Masuk kepada Kepala Dinas; 
2. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Bidang Sumber Daya Air, 
3. Surat diterima oleh Bidang Sumber Daya Air;
4. Survey lokasi oleh tim teknis Bidang Sumber Daya Air;
5. Pembuatan Draft Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tentang surat rekomendasi teknis pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk Pembangunan Jembatan, Pasangan Batu atau Bangunan Irigasi; 
6. Pengajuan Draft Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo tentang surat rekomendasi teknis pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk Pembangunan Jembatan, Pasangan Batu atau Bangunan Irigasi kepada kepala Bidang SDA; 
7. Penandatanganan Surat rekomendasi teknis pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk Pembangunan Jembatan, Pasangan Batu atau Bangunan Irigasi oleh Kepala Dinas; 
8. Pembayaran retribusi pemakaian tanah melalui Non Tunai (0131016034/Bank Jatim) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo. 

JANGKA WAKTU

• 14 (empat belas) hari kerja apabila semua pengajuan dilengkapi dengan benar. 

BIAYA / TARIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemakaian Tanah dan Bangunan Wilayah Pengairan terdapat Tarif sebesar: 

• Jembatan di atas saluran irigasi dengan Tarif Rp.10.000,-/tahun/m2;
• Jembatan sementara di atas saluran irigasi dengan Tarif Rp.5.000,-/tahun/m2; 

PRODUK LAYANAN 

        Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Jembatan / Akses Keluar dan Masuk.

PENANGANAN PENGADUAN 

1. SP4N - LAPOR; 
2. Kotak Saran dan Pengaduan; 
3. Ruang Layanan Pengaduan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Raya panglima Sudirman No.45 Kraksaan Probolinggo;
4. Halo Sae (0821 3100 1001); 
5. Telp: 0335 – 841202; 
6. Website : https://pupr.probolinggokab.go.id