DASAR HUKUM

1. Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
2. Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milk Negara / Daerah; 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 / PRT / M / 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; 
5. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air; 
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 
9. Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 600 /63 / 426.32 / 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 600 / 346 / 426.32 / 2021 tentang Penetapan Jaringan dan Aset Tanah Irigasi Kabupaten Probolinggo; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

PERSYARATAN 

1. Surat permohonan rekomendasi teknis pemakaian tanah pengairan kepada Kepala Dinas;  (File Dapat Di Unduh Di Sini)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK); 
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / Akte Perubahan Terakhir (Untuk Badan Usaha); 
5. Surat pernyataan bersedia membayar retribusi; 
6. Foto dokumentasi lokasi permohonan dilengkapi dengan titik koordinat. 

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR 

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan izin pemakaian tanah pengairan kepada Kepala Dinas; 
2. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Bidang Sumber Daya Air, 
3. Surat diterima oleh Bidang Sumber Daya Air; 
4. Survey lokasi oleh tim teknis Bidang Sumber Daya Air dan pemohon; 
5. Pembuatan Draft Surat Perjanjian Pemakaian Tanah; 
6. Pengajuan Draft Surat Perjanjian Pemakaian tanah kepada Kepala Bidang SDA; 
7. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Pengairan oleh pemohon dan Kepala Dinas; 
8. Pembayaran retribusi pemakaian tanah melalui transfer kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

JANGKA WAKTU

1. Perpanjangan Izin 7 (Tujuh) hari sejak berkas diterima; 
2. Permohonan Izin Baru 14 (empat belas) hari kerja apabila semua pengajuan dilengkapi dengan benar. 

BIAYA / TARIF

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemakaian Tanah dan Bangunan Wilayah Pengairan terdapat Tarif  sebesar:

1. Untuk Pemasangan Reklame, Spanduk, Baliho, dengan Konstruksi Bangunan Permanen dengan Tarif Rp. 20.000,-/tahun/m2; 
2. Untuk Pemasangan Reklame, Spanduk, Baliho, dengan Konstruksi Bangunan Sementara dengan Tarif Rp.10.000,-/tahun/m2; 
3. Bangunan Rumah Permanen dengan Tarif Rp.10.000,-/tahun/m2; 
4. Bangunan Tempat Usaha 15.000,-/tahun/m2; 
5. Bangunan Semi Permanen/ halamannya ,Rp. 5.000-/tahun/m2; 
6. Pertanian dengan letak dan keadaan baik dengan tarif Rp. 600-/tahun/m2; 
7. Pertanian dengan letak dan keadaan biasa dengan tarif Rp. 500-/tahun/m2. 

PRODUK LAYANAN 

        Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian Tanah Pengairan. 

PENANGANAN PENGADUAN 

1. SP4N - LAPOR; 
2. Kotak Saran dan Pengaduan; 
3. Ruang Layanan Pengaduan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. Raya panglima Sudirman No.45 Kraksaan Probolinggo;
4. Halo Sae (0821 3100 1001); 
5. Telp: 0335 – 841202; 
6. Website : https://pupr.probolinggokab.go.id